Geografi
Iklim
Indeks Pembangunan Manusia
Kemiskinan
Kependudukan
Kesehatan
Konsumsi dan Pengeluaran
Lingkungan Hidup
Pemerintahan
Pendidikan
Perumahan
Politik dan Keamanan
Potensi Desa
Sosial Budaya
Tenaga Kerja
Selengkapnya...
Ekspor-Impor
Energi
Harga Produsen
Industri
Inflasi
ITK
Keuangan
Nilai Tukar Petani
Pariwisata
Produk Domestik Regional Bruto
Transportasi
Hortikultura
Kehutanan
Perikanan
Perkebunan
Pertambangan
Peternakan
Tanaman Pangan
Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden. Semua unit kerja, satuan kerja, pimpinan, dan staf BPS harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Renstra BPS Tahun 201 5-2019.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025,dengan Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.
Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring,dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting.
Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Aceh menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMN lima tahun kedua 2009-2014. Pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 2,83% pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 0,83%. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 121,97 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 2.425,70. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,7131 pada tahun 2009 menjadi 0,7305 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 21,80 % di tahun 2009, menjadi 17,60 % pada tahun 2013. Tetapi, Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 8,71 % di tahun 2009, menjadi 10,30 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara rata-rata mengalami perbaikan.
Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Provinsi Aceh pada periode berikutnya. Pembangunan Provinsi Aceh dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasiskan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS Provinsi Aceh, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Selain pemerintah, data BPS Provinsi Aceh juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS Provinsi Aceh untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Provinsi Aceh. Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain: 1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; 2. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
BPS Provinsi Aceh melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di Provinsi maupun kabupaten/kota, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014 berbagai kegiatan kerjasama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya keikutsertaan BPS Provinsi Aceh dalam acara yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan menyelenggarakan sosialisasi berbagai kegiatan statistik. BPS Provinsi Aceh juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS Provinsi Aceh selama periode Renstra 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial ekonomi yang dihasilkan, antara lain:
Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna data BPS Provinsi Aceh memberikan kemudahan pelayanan data statistic kepada publik, seperti:
Dalam mendukung terciptanya good governance and clean government dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS Provinsi Aceh telah menghasilkan capaian, diantaranya:
Penghargaan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),yaitu:
1.2.1 Potensi
Dalam melaksanakan tugas, BPS Provinsi Aceh telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS Provinsi Aceh sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:
Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS Provinsi Aceh menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar di Aceh. BPS Provinsi Aceh juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistic sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Secara kelembagaan, BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Provinsi Aceh secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.
Potensi BPS Provinsi Aceh dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Rencana penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications ini menjadikan penyajian data BPS Provinsi Aceh menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses, serta memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS Provinsi Aceh dari mana pun.
1.2.2 Permasalahan
BPS Provinsi Aceh telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS Provinsi Aceh) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Provinsi Aceh harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Provinsi Aceh dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat.
Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.
Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Aceh merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Aceh adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Provinsi Aceh dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.
Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undangundang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.
Peningkatan kebutuhaan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hocyang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistic yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.
Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurang tepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusatdaerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.
BPS Provinsi Aceh telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS Provinsi Aceh. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara stand alone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.
Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Provinsi Aceh factor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Provinsi Aceh telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Provinsi Aceh saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Provinsi Aceh masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.
Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS Provinsi Aceh berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti:
Upaya BPS Provinsi Aceh untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS Provinsi Aceh pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS Provinsi Aceh menetapkan visi tahun 2015-2019:
“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”
(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)
Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Provinsi Aceh sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya di Provinsi Aceh. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.
Dengan visi BPS Provinsi Aceh 2015-2019, eksistensi BPS Provinisi Aceh sebagai penyedia data dan informasi statistik Aceh menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS Provinisi Aceh juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.
Misi BPS Provinsi Aceh dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS Provinsi Aceh. Perumusan misi BPS Provinsi Aceh juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.
Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.
Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut:
Misi BPS Provinsi Aceh tahun 2015-2019 mengandung arti: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
Menyediakan data statistik … “Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.
… berkualitas … “Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan ”.
… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi … “Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter.Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.
… dan berstandar internasional… “Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan … “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsurunsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.
… pembinaan dan koordinasi … “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997). Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistic nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: a) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; b) Pengembangan statistik sebagai ilmu; c) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; d) Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; e) Pengembangan sistem informasi statistik; f) Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; g) Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; h) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. Pelaksanaan kegiatan statistik; b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perenacnaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
Membangun insan statistik … “Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.
… yang profesional… “Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.
… berintegritas … “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.
…amanah… “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.
